Notaris Kendal Rahmawan

Notaris Kendal Rahmawan

Notaris vs PPAT: Apa Bedanya dan Kapan Harus Menggunakannya?

Notaris Rahmawan
                                        


Kendal - Bagi masyarakat yang berurusan dengan dokumen hukum, istilah Notaris dan PPAT sering muncul, tetapi tak banyak yang tahu secara pasti apa perbedaan keduanya. Meskipun keduanya berfungsi sebagai pejabat yang membuat akta yang sah menurut hukum, keduanya memiliki peran yang sangat berbeda dalam sistem hukum Indonesia.

Artikel ini akan membahas secara mendalam perbedaan antara Notaris dan PPAT, tugas dan wewenang masing-masing, dasar hukum yang mengaturnya, serta contoh praktis kapan Anda perlu menggunakan jasa Notaris dan PPAT. Panduan ini ditujukan untuk membantu masyarakat awam memahami secara jelas mengenai perbedaan kedua profesi ini.

Apa Itu Notaris?

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Notaris tidak hanya berperan dalam pembuatan akta, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan akta hukum dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris memiliki berbagai tugas yang mencakup banyak aspek hukum. Berikut adalah beberapa tugas utama yang dimiliki seorang Notaris:

  1. Membuat Akta Autentik
    Notaris berwenang membuat akta autentik yang mencakup berbagai jenis perjanjian dan transaksi, seperti:

    • Akta Pendirian Perusahaan: Notaris membuat akta pendirian untuk PT, CV, yayasan, atau koperasi.
    • Akta Perjanjian: Perjanjian antara individu atau perusahaan, seperti perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan perjanjian kerja sama.
    • Akta Warisan dan Wasiat: Pembuatannya untuk memastikan keabsahan pembagian harta warisan.

  2. Mengesahkan Dokumen
    Notaris mengesahkan tanda tangan dan dokumen yang memerlukan pengesahan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

  3. Membantu Proses Legalisasi
    Untuk dokumen internasional, Notaris juga berperan dalam legalisasi dokumen yang diperlukan oleh pihak-pihak asing atau luar negeri.

  4. Memberikan Nasihat Hukum
    Meskipun tidak memberikan nasihat hukum layaknya seorang pengacara, Notaris dapat memberikan penjelasan mengenai legalitas suatu transaksi atau perjanjian yang akan dibuat.

Dasar Hukum yang Mengatur Notaris

Notaris di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum yang memastikan profesinya beroperasi dengan prosedur yang sah. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur profesi Notaris:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama yang mengatur tentang pembuatan dan pengesahan akta.

Kapan Anda Memerlukan Notaris?

Anda memerlukan jasa Notaris dalam berbagai transaksi hukum, antara lain:

  • Pendirian Badan Usaha: Untuk membuat akta pendirian perusahaan, baik itu PT, CV, yayasan, atau koperasi.
  • Perjanjian Bisnis: Dalam kontrak bisnis, perjanjian jual beli properti, atau perjanjian lainnya yang memerlukan pengesahan hukum.
  • Pengurusan Warisan: Jika Anda menginginkan agar pembagian warisan memiliki kekuatan hukum yang sah, Notaris diperlukan untuk membuat akta wasiat atau pembagian warisan.

Apa Itu PPAT?

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta yang berkaitan dengan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. PPAT memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan tanah atau properti, seperti jual beli atau hibah, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas dan Wewenang PPAT

PPAT memiliki tugas yang sangat spesifik dan terbatas pada urusan yang berkaitan dengan tanah. Berikut adalah tugas-tugas utama seorang PPAT:

  1. Membuat Akta Peralihan Hak atas Tanah
    PPAT berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah, seperti:

    • Akta Jual Beli Tanah: Untuk memverifikasi dan memastikan bahwa transaksi jual beli tanah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
    • Akta Hibah Tanah: Untuk mencatatkan pemberian hak atas tanah secara cuma-cuma dari satu pihak ke pihak lain.
    • Akta Pemberian Hak Pakai: Dalam hal pemberian hak pakai atas tanah atau properti.

  2. Mendaftarkan Transaksi Tanah
    PPAT tidak hanya membuat akta, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi tanah tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

  3. Memeriksa Status Tanah
    Sebelum membuat akta peralihan hak, PPAT juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tanah, seperti sertifikat tanah, izin peruntukan tanah, dan kelengkapan lainnya.

  4. Memberikan Keterangan dan Nasihat Terkait Tanah
    PPAT sering memberikan keterangan terkait status hukum tanah, apakah tanah tersebut dapat dipindahtangankan atau tidak.

Dasar Hukum yang Mengatur PPAT

PPAT memiliki dasar hukum yang jelas yang mengatur tugas dan kewenangannya dalam setiap transaksi tanah, yaitu:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  • Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur penggunaan dan peralihan hak atas tanah.

Kapan Anda Memerlukan PPAT?

PPAT diperlukan ketika Anda berurusan dengan transaksi tanah atau properti, seperti:

  • Jual Beli Tanah atau Rumah: Untuk membuat akta jual beli yang sah dan terdaftar.
  • Hibah Tanah: Untuk membuat akta hibah tanah sebagai pemberian hak pakai atau kepemilikan.
  • Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai: Jika Anda ingin memberikan hak penggunaan tanah atau bangunan kepada pihak lain.

Perbedaan Utama antara Notaris dan PPAT

Meskipun sama-sama berwenang untuk membuat akta yang sah, Notaris dan PPAT memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam tugas dan ruang lingkup kerja mereka. Berikut adalah perbandingan mendetail antara Notaris dan PPAT:

Aspek Notaris PPAT
Tugas Utama Membuat akta autentik untuk berbagai transaksi hukum, seperti perjanjian, pendirian perusahaan, wasiat, dll. Membuat akta yang berkaitan dengan transaksi peralihan hak atas tanah dan properti, seperti jual beli dan hibah.
Jenis Akta yang Dibuat Akta pendirian perusahaan, perjanjian, akta jual beli tanah (tergantung transaksi), akta warisan, dll. Akta jual beli tanah, hibah, tukar menukar, APHT, dll.
Lingkup Kewenangan Luas, mencakup semua transaksi hukum yang memerlukan akta autentik Terbatas pada transaksi yang melibatkan tanah dan properti
Proses Pendaftaran Tidak terlibat dalam pendaftaran akta, kecuali yang terkait dengan perusahaan atau perjanjian tertentu Mengurus pendaftaran transaksi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dasar Hukum UU 30/2004 jo 2/2014 PP 37/1998 jo PP 24/2016
Kualifikasi Harus memiliki gelar sarjana hukum dan mengikuti pendidikan khusus Notaris Memiliki gelar sarjana hukum lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan dan lulus UPPAT atau lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan

Kapan Harus Menggunakan Jasa Notaris dan PPAT?

  1. Gunakan Notaris jika:

    • Anda perlu membuat perjanjian hukum (misalnya perjanjian bisnis, sewa-menyewa, pinjam-meminjam).
    • Anda ingin mendirikan badan usaha (misalnya PT atau CV).
    • Anda memerlukan pengesahan dokumen atau legalisasi dokumen internasional.

  2. Gunakan PPAT jika:

    • Anda melakukan transaksi jual beli tanah atau properti.
    • Anda memberikan hibah tanah atau rumah.
    • Anda ingin mendaftarkan peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kesimpulan

Meskipun Notaris dan PPAT sering dianggap serupa karena keduanya membuat akta yang sah menurut hukum, mereka memiliki kewenangan dan tugas yang sangat berbeda. Notaris berfokus pada pembuatan akta yang bersifat umum, sementara PPAT berfokus pada transaksi yang melibatkan hak atas tanah dan properti. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Anda menggunakan jasa yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Dengan informasi yang lebih rinci ini, Anda akan lebih siap menghadapi berbagai transaksi hukum dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran Notaris dan PPAT.

Tags:

Posting Komentar

0 Komentar