5 Kesalahan Fatal dalam Membuat Perjanjian Tertulis dan Cara Mudah Menghindarinya

Kendal - Dalam berbagai transaksi hukum, perjanjian tertulis adalah alat penting untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Namun, sering kali terjadi kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian tertulis yang dapat berdampak serius, seperti sengketa hukum atau bahkan pembatalan perjanjian. Artikel ini akan membahas 5 kesalahan umum dalam membuat perjanjian tertulis, memberikan solusi untuk menghindarinya, serta menyisipkan aturan hukum yang berlaku agar perjanjian Anda sah secara hukum dan terhindar dari risiko hukum.

1. Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

Penjelasan

Kesalahan paling umum adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan para pihak: Para pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
2. Kecakapan hukum: Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.
3. Objek tertentu: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas.
4. Sebab yang halal: Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Solusi

• Pastikan semua pihak menyatakan persetujuannya dengan tanda tangan atau persetujuan lain yang dapat dibuktikan.
• Verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak sebelum membuat perjanjian.
• Jelaskan objek perjanjian secara spesifik dan hindari penggunaan istilah yang ambigu.
• Pastikan isi perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bahasa yang Tidak Jelas atau Ambigu

Penjelasan

Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dalam perjanjian dapat menimbulkan berbagai interpretasi, yang sering kali menjadi sumber sengketa hukum. Misalnya, penggunaan istilah yang tidak didefinisikan dengan jelas atau kalimat yang terlalu panjang dan rumit.

Solusi

• Gunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh semua pihak.
• Sertakan definisi untuk istilah-istilah yang mungkin memiliki interpretasi ganda.
• Mintalah bantuan ahli hukum untuk menyusun perjanjian dengan bahasa yang tepat.

3. Tidak Memperhatikan Regulasi yang Berlaku

Penjelasan

Kesalahan ini sering terjadi ketika para pihak tidak memahami atau mengabaikan regulasi yang relevan dengan perjanjian yang dibuat. Contohnya adalah membuat perjanjian yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa aturan yang sering relevan dalam pembuatan perjanjian tertulis adalah:

• KUHPerdata, Pasal 1320-1337 (tentang syarat sah dan ketentuan perjanjian).
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) untuk perjanjian yang membutuhkan pengesahan notaris.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya untuk perjanjian digital.

Solusi

• Pelajari regulasi yang berlaku terkait dengan objek dan bentuk perjanjian Anda.
• Jika perjanjian menyangkut transaksi yang kompleks, seperti jual beli tanah atau pendirian perusahaan, konsultasikan dengan notaris atau ahli hukum.

4. Tidak Menyertakan Klausul Penting

Penjelasan

Klausul dalam perjanjian adalah bagian penting yang menentukan hak dan kewajiban para pihak. Kesalahan umum adalah tidak menyertakan klausul-klausul penting yang dapat melindungi kepentingan para pihak, seperti:

• Klausul penyelesaian sengketa: Menentukan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, misalnya melalui pengadilan atau arbitrase.
• Klausul force majeure: Mengatur kondisi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan di luar kendalinya, seperti bencana alam atau pandemi.
• Klausul penalti: Memberikan sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Solusi

• Sertakan klausul-klausul penting dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan para pihak.
• Diskusikan dengan para pihak untuk memastikan semua klausul dipahami dan disepakati.

5. Tidak Memiliki Bukti Pendukung

Penjelasan

Kesalahan lainnya adalah tidak menyimpan bukti pendukung yang cukup, seperti dokumen pendukung atau saksi yang dapat membuktikan keabsahan perjanjian. Hal ini dapat menyulitkan jika perjanjian dipersengketakan di pengadilan.

Solusi

• Pastikan semua dokumen yang relevan, seperti KTP, NPWP, sertifikat tanah, atau dokumen lain, dilampirkan dalam perjanjian.
• Jika memungkinkan, buat perjanjian di hadapan saksi yang dapat dipercaya atau notaris.
• Untuk perjanjian digital, pastikan menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui sesuai UU ITE.

Tips Membuat Perjanjian yang Sah dan Aman

1. Gunakan Jasa Ahli Hukum: Jika memungkinkan, gunakan jasa notaris atau pengacara untuk menyusun perjanjian yang kompleks.
2. Sertakan Tanda Tangan: Pastikan semua pihak menandatangani perjanjian di tempat yang disepakati.
3. Simpan Dokumen dengan Baik: Arsipkan salinan perjanjian dan dokumen pendukung secara aman.
4. Hindari Salinan Digital Tanpa Tanda Tangan Elektronik: Jika menggunakan perjanjian digital, pastikan memanfaatkan platform yang diakui secara hukum.

Penutup

Kesalahan dalam pembuatan perjanjian tertulis dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan memahami kesalahan-kesalahan umum dan cara menghindarinya, Anda dapat memastikan perjanjian yang dibuat sah secara hukum, melindungi kepentingan Anda, dan terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. Artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin membuat perjanjian tertulis yang aman dan efektif.